PENGERTIAN FUNGSI TUJUAN APBN DAN APBD

 

Pengertian APBN

Sesuai pasal 23 ayat 1 UUD 1945 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, menjelaskan bahwa apabila DPR menyetujui atau menolak APBN yang diajukan oleh pemerintah, maka untuk menjalankan fungsinya, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya.

Dengan berdasarkan pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu satu tahun. Periode APBN ini pada masa orde baru dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, sedang pemerintahan saat ini periode APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Fungsi APBN

Fungsi otorisasi

Pada fungsi ini, anggaran negara menjadi dasar pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan

Pada fungsi ini, anggaran negara sebagai pedoman untuk merancang dan merencanakan semua kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan

Fungsi pengorganisasian

Pada fungsi ini, anggaran negara sebagai pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

Fungsi pengawasan

Pada fungsi ini, anggaran negara sebagai pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan ketentuan atau tidak.

Fungsi Alokasi

Pada fungsi ini, anggaran negara digunakan untuk menambah atau mengurangi alokasi sumber ekonomi guna meningkatkan efisensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi Distribusi

Pada fungsi ini, anggaran negara digunakan untuk menjalankan pembangunan di seluruh wilayah tanah air secara merata dan adil

Fungsi Stabilisasi

Pada fungsi ini, anggaran negara digunakan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Tujuan APBN APBN

selain mempunyai fungsi seperti yang telah kita bicarakan di atas, juga mempunyai tujuan. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesampatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

Landasan Hukum APBN

Landasan Hukum APBN adalah :

UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Cara Penyusunan APBN

Seperti yang telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa APBN dapat diibaratkan seperti anggaran rumah tangga keluarga atau anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tentu tidak mudah karena banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun.

Faktor-faktor yang belum dapat dipastikan memberikan pengaruh dalam penentuan APBN umumnya terkait dengan enam sumber yaitu :

1) Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USA).

 2) Harga minyak bumi di pasar internasional.

3) Kuota minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC.

 4) Suku bunga.

 5) Pertumbuhan ekonomi.

6) Inflasi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

Sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa di dalam melaksanakan pembangunan harus selalu berpedoman pada tiga asas yaitu:

a.       Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi ini pada intinya terkait dengan masalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan asas desentralisasi ini meliputi wilayah dan bukan daerah kota atau kabupaten.

b.       Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi pada intinya memuat masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atas perangkat pusat di daerah.

c.       Asas Tugas

Pembantuan Asas tugas pembantuan ini pada intinya memuat tentang penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

 

Setelah semua tugas selesai dilaksanakan mereka berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang mengesahkannya

Fungsi APBD

Seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka APBD juga melaksanakan tujuh fungsi yaitu: fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Di antara ketujuh fungsi tersebut bila ditinjau dari sisi keefektifan, maka fungsi alokasi yang paling efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Alasannya karena daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat di daerahnya sendiri. Meski demikian pada tingkat pelaksanaannya pemerintah pusat lebih memahami adanya situasi dan kondisi yang berbeda-beda dari masingmasing wilayah.

Tujuan APBD

APBD selain mempunyai fungsi juga mempunyai tujuan.Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

Cara Penyusunan APBD

APBD merupakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut

Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut.

1.       Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnmya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2.       Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah Dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju,maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

3.       Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati

You May Also Like

TUJUAN PEMASARAN

  Pasar : 1.      Setiap orang 2.      Ingin puas 3.      Punya uang 4.      Mau membelanjakannya Sedangkan Pemasaran adalah suatu kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan harga, promosi serta mendistribusikan barang dan…
View Post

Cara Menilai Kondisi Ekonomi

  Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja perusahaan karena dapat mempengaruhi tingkat pendapatan konsumen dan karena itu mempengaruhi permintaan produk perusahaan. Saat ekonomiomy kuat, permintaan untuk produk perusahaan kuat, dan itu keuntungan…
View Post

Strategi Diferensiasi

  Untuk menghindari jebakan komoditas, pemasar harus mulai dengan keyakinan bahwa Anda dapat mendiferensiasikan segala sesuatu. Keunggulan kompetitif (competitive advantage) adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang…
View Post

Tujuan Komunikasi Pemasaran adalah

      Tujuan komunikasi pemasaran sebuah produk/jasa yang baik dan benar haruslah dapat mengakomodir semua aspek yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini adalah konsumen. Peran komunikasi pemasaran untuk menyampaikan informasi…
View Post