SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

 

Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional.

Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba badan usaha milik negara dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Hibah

 Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel I di depan, besarnya penerimaan dalam negeri Rp. 349.299,5 milyar, sedang penerimaan luar negeri/hibah Rp.634,2 milyar. Apabila kedua penerimaan ini kita bandingkan, maka penerimaan dalam negeri mempunyai jumlah yang jauh lebih besar, artinya pemerintah bermaksud agar hutang luar negeri dapat berkurang. Sebagai akibatnya negara Indonesia hanya menerima bantuan dari luar negeri atau hibah berupa bantuan program dan bantuan proyek. Dan apabila kita perhatikan pos penerimaan bukan pajak Rp. 272.175 milyar. Sedang besarnya penerimaan bukan pajak Rp 77.124,4 milyar. Dan apabila kita bandingkan kedua pos ini, maka pos penerimaan pajak dapat memberikan sumbangan paling besar. Hal ini bertujuan agar negara Indonesia dapat membangun berdasar atas kemampuannya sendiri dan bukan karena negara lain.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari perusahaan daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh para individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan.

Pada dasarnya tidak semua yang diberikan pemerintah dapat dipungut retribusi melainkan hanya jenis-jenis jasa tetentu yang dianggap layak menurut pertimbangan sosial ekonomi. Jasa tertentu yang dimaksud adalah jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Adapun jenisnya dapat meliputi retribusi pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan jenazah, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Adapun jenisnya dapat meliputi retribusi tempat khusus parkir, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat penginapan/vila, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi pendapatan WC, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Tujuannya untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, penggunaan sumber daya alam dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenisnya dapat meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi trayek, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan retribusi izin gangguan.

Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini merupakan bagian keuntungan perusahaan daerah.

Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran APBN yang meliputi bagian daerah dari pernerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea penolakan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).

Dana alokasi umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah.

Besarnya DAU tidak boleh dari 25 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dan sebagai dasarnya adalah UU No 25 tahun 1999 pasal 7 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedang pembagiannya 10 % untuk propinsi dan 90 % untuk kabupaten/kota.

Dana alokasi khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Menurut UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAK merupakan bagian dari dana perimbangan. Bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (khusus), memperhatikan faktor tersedianya dana dalam APBN. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

1) Kebutuhan tidak dapat diperkirakan sehingga menggunakan rumus alokasi umum.

2) Kebutuhan yang merupakan skala prioritas nasional.

Dana reboisasi

Dana reboisasi ini hanya digunakan untuk keperluan pembiayaan reboisasi dan penghijauan. Adapun perimbangan pembagiannya dapat diperinci sebagai berikut.

1. 40 % dibagikan kepada daerah penghasil sebagai DAK

2. 60 % untuk pemerintah pusat

You May Also Like

Designing Market Driven Organizations

                               Source : Freepik Tren dalam Desain Organisasi Menyelaraskan strategi dan kemampuan organisasi dengan pasar, untuk memberikan nilai pelanggan yang unggul, merupakan prioritas…
View Post

Strategi Komunikasi Pemasaran

  Strategi Komunikasi Pemasaran Strategi Pemasaran Menurut The American Marketing Association , dalam (Kotler dan Keller, 2016) yang dimaksud dengan pemasaran adalah : “Marketing is the activity, set of institutions,…
View Post

HOW is the manager’s job changing?

In today’s world, managers are dealing with global economic and politi�cal uncertainties, changing workplaces, ethical issues, security threats, and changing technology. For example, Dave Maney, the top manager of Headwaters…
View Post