TUJUAN PEMBANGUNAN

 

 

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dirasakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi oleh kehidupan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya, negara Indonesia harus membayar mahal karena krisis tersebut meluas hingga mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi di segala bidang dilakukan dengan tujuan untuk bangkit kembali memperteguh kepercayaan diri dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia dengan masa depan. Adanya reformasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun dalam perjalanannya reformasi yang telah dikemas sedemikian rupa ini tidak dapat berjalan mulus karena banyaknya faktorfaktor penghambat.

Dalam perjalanannya reformasi yang berwawasan kedaulatan dalam rangka mewujudkan reformasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengalami hambatan dan tidak bisa berjalan mulus karena banyak kendala-kendala yang ada. Salah satu bentuk kendala yang paling memprihatinkan adalah terjadinya krisis moral dalam diri masyarakat. Sebagai akibatnya bermunculan isu KKN, lunturnya semangat nasionalisme yang mengancam pada persatuan dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pergerakan reformasi ini perlu diawasi agar supaya dapat berjalan sesuai maksud semula. Dengan demikian negara Indonesia dapat membangun kembali merata seluruh tanah air, dan bukan hanya untuk satu golongan saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan adanya perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial.

PENGERTIAN PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD’45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termasuk dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar apa yang dicita-citakan tersebut dapat tercapai, maka sesuai dengan ketetapan TAP MPR 2003 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Yang menjadi Landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah:

a.    Pancasila sebagai landasan Idiil.

b.    UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional.

c.    GBHN Tap MPR No.IV/MPR/1999 yang diperbarui dengan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, arah kebijakan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

1.       Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

2.       Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagi struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat.

3.       Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menggangu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

4.       Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.

5.       Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

6.       Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau serta memperlancar perizinan yang transparan murah, mudah dan cepat.

7.       Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memerhatikan prinsip tranparansi, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

8.       Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien,dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

9.       Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.

10.   Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja, dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

11.   Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.

12.   Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan,dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang.

13.   Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

14.   Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memerhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

15.   Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.

PEMBANGUNAN DAERAH

Umum

1.       Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.       Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

3.       Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memerhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

4.       Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

5.       Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

6.       Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Khusus

Daerah Istimewa Aceh

a.       Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undangundang.

b.       Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer

Papua

a.       Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.

b.       Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Maluku

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.

You May Also Like

Motivation in Action

    A. From Theory to Practice: The Role of Money The most commonly used reward in organizations is money. As one author notes, “Money is probably the most emotionally…
View Post

Distribusi koleksi perpustakaan

  Distribusi koleksi perpustakaan Hasil produksi perpustakaan digital tersebut merupakan koleksi informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik atau digital. Dokumen digital ini dapat didistribusikan dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Pilihan perangkat…
View Post

PERAN BANK UMUM DAN BANK SENTRAL

 Pengertian Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan menurut Dahlan Siamat adalah suatu badan usaha, yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan-tagihan, misalnya saham, obligasi dibanding aset riil, misalnya: gedung, peralatan,…
View Post

Alternatif Strategi Periklanan yang kreatif

  1.  Functional Orientation, yakni strategi periklanan yang berorientasi pada kebutuhan konsumen untuk manfaat kongkret/fisik/tangible dari suatu produk/jasa yang diiklankan. Bentuk strategi periklanan yang dilakukan adalah Unique Selling Proposition (pernyataan penjualan…
View Post